Peta Industri Hoax dan Upaya Memeranginya

by Admin, Mei 15, 2017

Oleh: Ketua Pokja Industri Kreatif KEIN dan Konsultan Branding

Hari-hari ini di tengah dinamika politik Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Pemiihan Gubernur DKI Jakarta beredar banyak konten berita palsu (hoax) yang sampai membuat Menteri Agama kita Lukman Hakim Saifuddin membuat surat terbuka yang menyatakan keprihatinan beliau tentang isu ini.

Saat membaca surat terbuka tersebut, penulis langsung mengirimkan pesan pribadi kepada Pak Menag bahwa persoalan hoax lebih dari sekadar kepentingan sekelompok orang tak bertanggungjawab untuk – mengutip kalimat beliau sendiri – mendistorsi informasi dan memantik emosi. Isu ini harus dilihat secara lebih komprehensif.

 

Efek samping revolusi media

Kalau revolusi industri akhirnya melahirkan polusi hingga ancaman perubahan iklim, maraknya hoax adalah “polusi” dari revolusi industri media yang terjadi paling tidak dalam dua dekade terakhir. Gelombang revolusi ini dimulai ketika distribusi konten mulai bergeser ke lansekap digital dan mencapai puncaknya dengan kelahiran media sosial dan teknologi mesin pencari. Ini terutama ditandai oleh hadirnya Facebook dan Google.

Jika di era pra digital media menguasai sepenuhnya proses distribusi konten hingga sampai ke pembaca, sekarang area ini menjadi “hutan belantara” bagi pelaku industri media. Mereka tak punya kuasa di sana. Yang berlaku adalah hukum rimba yang bernama algoritma. Facebook dan Google memiliki aturan sendiri tentang konten apa, muncul dimana, kapan atau dapat dilihat oleh siapa saja. Dengan cara ini, sebagai bagian dari model bisnisnya, Facebook dan Google mendorong industri media untuk menggunakan teknologi mereka.

Runtuhlah barrier to entry untuk memasuki Industri media, dipicu oleh pergeseran saluran distribusi konten tadi. Kini semakin mudah untuk membuat sebuah media digital dan membuatnya memiliki traffic yang tinggi. Kita saksikan sekarang bermunculan media baru yang dirintis oleh anak-anak muda dan karena memiliki penguasaan terhadap teknologi dan lansekap digital, mampu menjadi penantang serius bagi media-media besar yang telah ada jauh lebih lama dan memiliki modal jauh lebih besar.

Jika kita membaca media-media ini, kita akan bisa menemukan konten-konten yang sangat berkualitas. Namun di sisi lain, barrier to entry yang rendah juga membuat standar konten yang ada semakin beragam. Tak hanya pemilihan tema dan penulisannya, namun juga akurasinya. Di sinilah timbul persoalan.

 

Peta industri hoax

Ketika di sisi pasokan mekanisme kontrol terhadap kualitas konten semakin berkurang, sisi permintaannya semakin meningkat. Dari 2015 ke 2017 saja, data laporan tahunan We Are Social tentang lansekap industri digital global mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia telah tumbuh sebesar 32%. Kalau kemudian kita lihat peringkat situs teramai di Indonesia berdasarkan data Alexa, akan terlihat bahwa selain bermedia sosial, para pengguna internet kita menggunakan aksesnya untuk membaca berita. Hukum dasar ekonomi pun berbicara: peningkatan permintaan akan mendorong kenaikan pasokan.

Bisnis konten tumbuh semakin subur ketika Google memberikan insentif bagi pemilik situs yang mampu menghasilkan traffic tinggi. Kalau situs kita analogikan sebagai sebuah pusat perbelanjaan, maka pusat perbelanjaan yang pengunjungnya paling ramai bisa menyewakan tokonya dengan harga paling tinggi kepada pemilik produk. Prinsipnya sama seperti ini dengan Google yang menjadi perantara antara pemilik pusat perbelanjaan yaitu pemilik situs dengan pemilik produk. Hal ini mereka lakukan melalui layanan Google Adsense.

Sementara di Facebook, meskipun belum ada skema sejelas ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa laman yang ramai jumlah fans-nya bisa dijual dengan harga tinggi. Harga akan semakin tinggi ketika laman tersebut bisa menciptakan engagement yang tinggi. Salah satu ukurannya? Banyaknya jumlah komentar di konten-konten yang ditampilkan di situ.

Teknologi memang pedang bermata dua. Ketika banyak pelaku UMKM dan startup yang menjadi besar dengan menaiki gelombang inovasi ini, muncul pula sekelompok orang tak bertanggungjawab yang ingin meraup rupiah dengan memanfaatkan skema di atas.

Bagi orang-orang ini, tak penting apa substansinya, yang terpenting adalah membuat semakin banyak orang membaca konten mereka, mengunjungi situsnya atau berkomentar di laman Facebook yang mereka buat. Dari sinilah kemudian muncul judul-judul bombastis yang tak jelas kebenarannya, bahkan mengandung fitnah dan ujaran kebencian, sekadar untuk memancing “klik” (clickbait)

Begitulah pemetaan dari “industri” hoax ini.

 

Usulan untuk pemerintah: Melibatkan pemilik medan perang

Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah? Dalam jangka panjang, tentu kita mesti kembali ke sistem pendidikan kita. Bagaimana agar masyarakat bisa terdidik untuk lebih bijak dalam menalar dan memilah konten yang mereka baca.

Namun sesungguhnya dalam jangka pendek-menengah, ada beberapa hal lebih praktis yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita dalam perang melawa hoax ini.  Yang adalah berkolaborasi dengan para pemilik medan perang: Facebook dan Google.

Facebook dan Google memiliki pasar yang besar di Tanah Air. Google belakangan bahkan kita ketahui sedang bermasalah dengan pembayaran pajaknya di sini. Pemerintah memiliki daya tawar yang lebih dari cukup untuk meminta dua raksasa teknologi dunia ini terlibat dalam memerangi hoax di Indonesia.

Apalagi jika kita membaca perkembangan di berbagai media internasional, petinggi Facebook dan Google sendiri sudah membuka diri untuk ikut berkontribusi dalam perang global terhadap hoax. Ini terutama terjadi pasca mereka menjadi sasaran tembak akibat maraknya berita hoax, melalui Facebook dan hasil pencarian Google, mewarnai Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat November tahun lalu.

Jika merubah algoritma akan memakan waktu, paling tidak Facebook dan Google bisa mulai memfasilitasi pihak ketiga yang independen dan kredibel seperti akademisi, aliansi jurnalis hingga komunitas untuk melakukan pengecekan fakta (fact checking) terhadap konten yang beredar di platform mereka.

Hasil pengecekan ini di satu sisi menjadi basis bagi Facebook dan Google untuk memberikan peringatan kepada pengguna bahwa konten tertentu terindikasi merupakan hoax. Sementara di sisi produsen kontennya, data ini bisa menjadi panduan untuk membatasi atau bahkan melarang samasekali peredaran konten dari situs atau laman Facebook tertentu yang sering kedapatan menyebarkan konten hoax.

Pemerintah kemudian berperan memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya agar upaya-upaya ini berjalan optimal dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk komunitas. Untuk yang disebut terakhir ini, belakangan muncul contoh yang sangat bagus yaitu komunitas Turn Back Hoax yang bahkan sudah meluncurkan aplikasi mereka sendiri untuk mendeteksi peredaran hoax dan berkampanye untuk mencerdaskan masyarakat tentang bahaya hoax.

Mari kita perangi hoax!

 

Irfan Wahid,

Ketua Kelompok Kerja Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*